INTEGRASI PENANGANAN TINDAK KORUPSI DITINGKAT ASN (APARATUR SIPIL NEGARA) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Abstrak

Analisis implementasi kebijakan anti-korupsi dilingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango, khususnya pada Bappeda Litbang dan Inspektorat, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sudah ada kebijakan anti-korupsi seperti terkait kode etik ASN, pakta integritas dan rencana aksi tetapi implementasinya belum optimal, hal dapat dilihat dari masih rendahnya kesadaran ASN terhadap resiko korupsi, serta masih terjadinya pelanggaran etika dan tindakan koruptif, mungkin salah satu yang menjadi hambatan utamanya meliputi budaya birokrasi yang permisif. Dalam hal ini Inspektorat selaku pengawasan telah menjalankan sistemnya melalui audit internal, namun masih terkendala dengan keterbatasan SDM, anggaran dan tindak lanjut hasil audit. Tindakan upaya kolaboratif dengan lembaga eksternalpun sudah dijalankan seperti dengan BPK dan KPK sudah berjalan dalam bentuk koordinasi dan edukasi anti-korupsi. Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlunya penguatan implementasi kebijakan anti korupsi denga melalukan sosialisasi, pelatihan/bimbingan secara berkala, peningkatan SDM dalm hal ini khususnya auditor bersertifikasi, serta penerapan sistem pelaporan yang aman ddan terintegritas. Penerapan sanksi yang harus berjalan efektif dan budaya integritas yang bisa dimulai dari pimpinan menjadi kunci dalam pencegahan tindak korupsi. Penguatan kolaborasi antar lembaga pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan juga perlu diperhatikan untuk mendukung pembagunan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terintegritas.